Makalah Jurnal Interaksi Ekonomi Moneter dan Ekonomi Fiskal

Nama : Egi Pratama
Npm : 1601270108
Perbankan Syariah

MAKALAH INTERAKSI KEBIJAKAN EKONOMI

MONETER DAN EKONOMI FISKAL

D

I

S

U

S

U

N

Oleh :

EGI PRATAMA

1601270108

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

TAHUN AJARAN 2017/2018

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan kebijakan moneter telah memicu perdebatan berkelanjutan dan penelitian di seluruh dunia, mengingat pentingnya dan kemampuan untuk mempengaruhi perekonomian negara dan perekonomian dunia secara keseluruhan. Tidak ada keraguan bahwa adopsi aturan dari beberapa jenis kebijakan moneter telah berkolaborasi untuk menurunkan tingkat inflasi, meningkatkan tingkat komitmen dan akuntabilitas otoritas moneter dan harapan mengurangi inflasi bias dan inflasi.

Di sisi lain, kesinambungan fiskal diperlukan untuk memperkuat tindakan yang diambil oleh otoritas moneter. Pada kenyataannya, sampai waktu yang singkat yang lalu, dari sudut pandang teoritik dan empirik, kebijakan fiskal diberikan peran sekunder, mendukung kebijakan moneter. Persyaratan fiskal diambil tidak relevan dalam artikel penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan moneter. Itu berarti bahwa model teoritis biasanya menganalisa stabilitas kebijakan moneter tanpa mempertimbangkan akun anggaran pemerintah dan dinamika utang publik. Ini dapat diterima ketika solvabilitas keuangan pemerintah tidak menantang (Benigno & Woodford, 2006).

Hasil akhir kebijakan moneter maupun fiskal sebenarnya tergantung pada dominasi yang ditimbulkan oleh masingmasing kebijakan. Sargent dan Wallace (1981) membedakan pola pelaksanaan kebijakan dengan istilah kebijakan moneter dominan dan kebijakan fiskal dominan. Kebijakan dikatakan kebijakan moneter dominan apabila otoritas moneter bersifat aktif dalam menentukan stok uang nominal atau suku bunga nominal, sedangkan kebijakan fiskal dominan ditandai dengan kebijakan moneter yang bersifat subordinat terhadap kebijakan fiskal dan dibebani pembiayaan defisit fiskal melalui pajak inflasi.

Dalam analisis tradisional, koordinasi atau interaksi antara kebijakan moneter dan fiskal tidak menimbulkan masalah apabila dikontrol oleh pembuat kebijakan yang sama. Analisis ini akan mengalami perubahan bila pembuat kebijakan moneter dan fiskal adalah institusi yang berbeda karena kemungkinan besar akan terjadi dominasi atau ketidaksinkronan dalam interaksi antar otoritas. Realitas yang terjadi menunjukkan bahwa otoritas moneter dan fiskal berada di bawah institusi yang berbeda jauh lebih banyak dibandingkan dengan negara yang memiliki otoritas moneter dan fiskal dalam satu lembaga yang sama (Bohn, 2002).

Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini akan membahas mengenai interaksi kebijakan moneter dan fiskal dalam perekonomian dunia berdasarkan pendapat-pendapat para ahli atau penelitian sebelumnya.

Rumusan Masalah

Bagaimana interaksi kebijakan moneter dan fiskal dalam perekonomian dunia berdasarkan pendapat-pendapat para ahli atau penelitian sebelumnya ?

Tujuan Makalah

Untuk mengetahui interaksi kebijakan moneter dan fiskal dalam perekonomian dunia berdasarkan pendapat-pendapat para ahli atau penelitian sebelumnya.

BAB II

PEMBAHASAN

Interaksi Kebijakan Moneter-Fiskal Dalam Ekonomi Dunia

Analisis interaksi antara kebijakan moneter dan fiskal telah menjadi perhatian dari para peneliti untuk waktu yang lama. Dalam penelitian sebelumnya banyak peneliti yang meletakkan kebijakan fiskal sebagai yang pasif maka dalam studi yang dilakukan De Grauwe dan Sénégas ketika interaksi antara otoritas moneter terpusat dan banyak otoritas fiskal desentralisasi dipelajari, masalah tentang jenis data yang akan diperhitungkan menjadi lebih relevan, karena masing-masing pemerintah menganggap data nasional menetapkan kebijakan fiskal yang kuat. Ketika bank sentral melakukan kebijakan campuran dengan mengadopsi sebuah versi statis model Keynesian baru, hasil dan efektivitas pada agregat makroekonomi selalu dipengaruhi oleh asimetri ini. Oleh karena itu, kebijakan ini sangat diperlukan di negara-negara untuk meminimalkan dampak dari guncangan. Dalam konfigurasi ini penulis menunjukkan bahwa kebijakan fiskal bereaksi secara bulat dengan kebijakan moneter.

Dari analisis diatas menunjukkan pentingnya diberikan koordinasi yang baik antar kebijakan moneter dan fiskal telah membuat peneliti menganalisis hal ini secara teoritis maupun empiris. Pada kenyataannya, Blanchard et. Alli. (2010) mengusulkan bahwa kebijakan makroekonomi harus dikaji ulang untuk menaruh kebijakan fiskal kembali ke pusat diskusi sebagai alat kebijakan penting. Pertama, ketika kebijakan moneter, termasuk kredit dan pelonggaran kuantitatif telah mencapai batas, para pembuat kebijakan harus bergantung pada stimulus fiskal sebagai alat kebijakan penting. Kedua, ketika resesi diharapkan dapat berlangsung lama, kebijakan fiskal dapat bermanfaat, meskipun yang tertinggal adalah implementasi.

Literatur teoritis koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal telah berkembang jauh dalam beberapa tahun terakhir. Benigno & Woodford (2003); Persson Svensson (2006) dan Schmitt-Grohe & Uribe (2004a, 2004b, 2006)

adalah beberapa contoh model dengan fitur baru Keynes yang menjelaskan peran koordinasi optimal otoritas fiskal dan moneter.

Beberapa penulis (Leeper, 1991; Sims, 1994; Woodford, 1994, 1995, 1999, 2003; dan Cochrane, 1998, 2001; antara lain menekankan peran kebijakan fiskal dalam penentuan tingkat harga, menciptakan apa yang dikenal sebagai teori fiskal tingkat harga. Teori ini digambarkan sebagai non-Ricardian karena kendala anggaran antar waktu puas hanya pada tingkat harga tertentu, meskipun mungkin untuk memiliki beberapa tingkat harga yang konsisten dengan kesetaraan yang diberikan antara penawaran dan permintaan untuk uang, dan juga dengan diberikan nominal uang beredar (Walsh, 2003). Dengan kata lain, jika defisit utama sewenang-wenang, maka fiskal solvabilitas menentukan jalur keseimbangan harga (Canzoneri, Cumby & Diba, 2001).

Sims (2005) berpendapat bahwa ketika sebuah negara tidak memiliki kebijakan fiskal, pelaksanaan kebijakan moneter di bawah inflasi sistem penargetan dapat menjadi kontraproduktif. Hal ini karena koordinasi tepat antara kebijakan moneter dan fiskal merupakan prasyarat bagi pengendalian inflasi. Tentang masalah ini, Benigno & Woodford (2006) berpendapat bahwa beberapa target inflasi telah sulit ditemukan untuk mengendalikan ketidakseimbangan fiskal mereka. Akibatnya, kurangnya kontrol menimbulkan sejumlah masalah dan kekhawatiran mengenai kegunaan kerangka di beberapa negara sasaran inflasi. Para penulis menganalisis model teoritis Keynes-baru yang mempertimbangkan konsekuensi dari mengemudi kebijakan moneter untuk anggaran pemerintah pada serangkaian asumsi tentang sifat dari rezim fiskal. Dengan demikian, model ini membuat jelas bahwa pelaksanaan kebijakan moneter di bawah inflasi yang menargetkan rezim berlaku untuk jenis rezim fiskal.

Dari sudut pandang empiris, Muscatelli, Tirelli & Trecroci (2004) membangun sebuah model baru-Keynes untuk kasus Amerika, menampilkan bahwa koordinasi strategis antara kebijakan moneter dan fiskal tergantung pada jenis guncangan yang diamati oleh ekonomi. Para penulis menunjukkan bahwa perangkat kebijakan fiskal dapat mengurangi kesejahteraan jika tidak

terkoordinasi dengan baik dengan kebijakan moneter. Sementara untuk analisa koordinasi kebijakan ekonomi selama krisis keuangan, De (2000) dan Mitreska et alli. (2010) menunjukkan bahwa telah ada tanggapan dari kebijakan beragam untuk melawan efek dari krisis, terutama stimulus moneter dan fiskal.

Hasil numerik penelitian Roel M.W.J. Beetsma (2005) menunjukkan bahwa kegagalan untuk melakukan kebijakan fiskal dapat menyebabkan kerugian kesejahteraan yang tidak sepele. Oleh karena itu, Kombinasi aturan kebijakan meningkatkan kebijakan yang optimal di bawah kebijaksanaan. Standar aturan Kebijakan moneter Taylor yang dikombinasikan dengan aturan Kebijakan fiskal yang bereaksi terhadap kesenjangan output dapat berkinerja baik secara umum.

Dosi et al., (2015) mengeksplorasi efek dari kombinasi alternatif kebijakan moneter dan fiskal di bawah rezim ekonomi yang berbeda. Secara khusus, dengan menggunakan agen berbasis model dan karenanya bergerak menjauh dari kerangka DSGE, mereka mengevaluasi aturan fiskal dalam krisis ekonomi perbankan dan dalam resesi. Mereka menemukan bahwa untuk menstabilkan ekonomi paling sesuai adalah kebijakan campuran dan tidak memerlukan batasan perangkat kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang juga menargetkan pekerjaan.

Mereka menemukan bahwa kebanyakan studi menganggap keberadaan terpisah fiskal pemerintah dan otoritas moneter, sementara perbedaan utama antara mereka datang pada asumsi tujuan otoritas moneter dan fiskal. Sebagai contoh, jika tujuan dari otoritas moneter adalah untuk mencegah penyimpangan dari tingkat alami output dan inflasi sebenarnya dari target, dan bahwa dari otoritas fiskal ini berfokus pada output, Uhlig (2002) menunjukkan bahwa tekanan pada permintaan agregat dan karenanya inflasi dapat muncul jika fiskal pemerintah ingin untuk menstabilkan output. Ini dapat menyebabkan bank sentral untuk menaikkan suku bunga. Dalam konteks ini, koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal akan berguna.

Sebagian besar masalah mendasar dalam interaksi kebijakan moneter dan fiskal berkaitan dengan perbedaan aktivitas fiskal dan moneter, karena secara alami otoritas fiskal dan moneter merupakan entitas yang berbeda dengan instrumen, tujuan dan preferensi yang berbeda, (Fry, 1995:399).

Penelitian terdahulu mengenai interaksi kebijakan moneter dan fiskal dapat dibedakan menjadi 3 hasil utama. Sekelompok peneliti melihat bahwa interaksi antara kebijakan moneter dan fiskal tidak pernah bersifat satu arah atau bersifat kausalitas Kebijakan moneter memiliki efek terhadap kondisi fiskal dan demikian juga sebaliknya karena pemerintah bertindak seperti agen swasta, yang menghadapi kendala anggaran. Aghevli dan Khan (1978) menunjukkan bahwa arah hubungan antara defisit anggaran dan variabel moneter adalah timbal balik. Secara lebih spesifik Bhattacharya dan Haslag (1999) mengatakan bahwa kebijakan moneter memiliki efek terhadap kondisi fiskal dan demikian juga sebaliknya, karena pemerintah bertindak seperti agen swasta yang menghadapi kendala anggaran. Tindakan moneter dan fiskal berinteraksi dalam satu kendala anggaran pemerintah yang sama. Di lain pihak defisit anggaran tidak mempengaruhi kurs dan tingkat harga, namun mempengaruhi suku bunga.

Kelompok peneliti yang melihat bahwa sebetulnya kebijakan moneterlah yang akan mempengaruhi kondisi fiskal juga cukup banyak. Pergeseran kebijakan moneter memiliki efek yang penting bagi pemerintah dan tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini bank sentral memiliki komitmen baru terhadap inflasi yang rendah. Fenomena ini akan mempengaruhi pendapatan dari penciptaan uang (seigniorage) sehingga perlu dilakukan penyesuaian kesimbangan fiskal pada masa yang akan datang melalui kenaikan pajak atau penurunan pengeluaran (Nikitin dan Russell, 2004).

Penelitian Farhadian dan Dunn (1986), Bennett dan Loayza (2000), serta Gros (2003) juga menunjukkan bahwa kenaikan preferensi anti inflasi bank sentral mendorong defisit publik primer yang lebih tinggi. Hasil simulasi stokastik Hostland (2001) menunjukkan bahwa semakin agresif kebijakan moneter akan menaikkan variabilitas suku bunga jangka pendek, tetapi akan menurunkan variabilitas output, inflasi dan biaya utang. Penelitian Dellas dan

Slayer (2003) menemukan bahwa kebijakan moneter kaidah yang kontra siklis menyebabkan suku bunga riil yang lebih tinggi, tingkat pajak rata-rata yang lebih tinggi, output yang lebih rendah, variabilitas tingkat pajak dan konsumsi yang lebih rendah dibandingkan dengan kebijakan yang pro siklis.

Penelitian interaksi moneter-fiskal yang dilakukan oleh Sargent dan Wallace (1975) menyatakan bahwa defisit anggaran yang didanai melalui sistem perbankan (bank sentral), akan mengakibatkan peningkatan jumlah uang beredar, dan selanjutnya akan mempengaruhi peningkatan harga, yang berarti, pembiayaann defisit anggaran akan memiliki konsekuensi negatif ke tingkat harga (Marszalek, 2003, Moreno,2003). Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi kebijakan moneter dalam berbagai cara, baik melalui dampak atas kredibilitas kebijakan moneter, efek jangka pendek pada permintaan, maupun melalui perubahan kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi jangka panjang (Fialho dan Savino, 2002).

BAB III

KESIMPULAN

Para penulis menunjukkan bahwa perangkat kebijakan fiskal dapat mengurangi kesejahteraan jika tidak terkoordinasi dengan baik dengan kebijakan moneter. Mereka menemukan bahwa kebanyakan studi menganggap keberadaan terpisah fiskal pemerintah dan otoritas moneter, sementara perbedaan utama antara mereka datang pada asumsi tujuan otoritas moneter dan fiskal. Sebagai contoh, jika tujuan dari otoritas moneter adalah untuk mencegah penyimpangan dari tingkat alami output dan inflasi sebenarnya dari target, dan bahwa dari otoritas fiskal ini berfokus pada output, Uhlig (2002) menunjukkan bahwa tekanan pada permintaan agregat dan karenanya inflasi dapat muncul jika fiskal pemerintah ingin untuk menstabilkan output. Ini dapat menyebabkan bank sentral untuk menaikkan suku bunga. Dalam konteks ini, koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal akan berguna.

Oleh karena itu, Kombinasi aturan kebijakan meningkatkan kebijakan yang optimal di bawah kebijaksanaan. Koordinasi strategis antara kebijakan moneter dan fiskal tergantung pada jenis guncangan yang diamati oleh ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Aghevli, Bijan B., dan Mohsin S. Khan (1978), “Government Deficits And The Inflationary Process In Developing Countries,” IMF Staff Paper, Vol.25, No.3: 383-416, September.

Benett, Herman, dan Loayza N. (2000), “Policy Biases when The Monetary and Fiscal Authorities Have Different Objectives,” Central Bank of Chile Working Papers, No. 66: 1–41.

Marszałek, Paweł (2003), “Coordination Of Monetary And Fiscal Policy, The Poznań University Of Economics Proceeding Paper, Volume 3 Number 2: 41-52.

DaSilva Cleomar Gomes, dan Flavio Vilela Vieira. (2013), “Monetary and Fiscal Policy in the World Economy: Coordination Before and After the Financial Crisis”.

Foresti, Pasquale. (2013), “How Do Debt Constraints Affect Fiscal and Monetary Policies Interactions in a Strategic Monetary Union?”: Journal Of Game Theory, Volume 2 Number 13-17.

Beetsma, Roel M.W.J., dan Henrik Jensen. (2002), “Monetary and Fiscal Policy Interactions In A Micro-Founded Model Of A Monetary Union”: European Central Bank Working Paper, Number 166.

Flutuasi Ekonomi dan Kuantitas Uang

Nama              :           Egi Pratama

Npm                :           1601270108

Program Study :        Perbankan Syariah

Mata Kuliah  :           Kebijakan Moneter dan Fisika

Pembahasan  :           Flutuasi Ekonomi dan Kuantitas Uang

Kuantitas Ekonomi

Teori kuantitas uang merupakan teori yang mengemukakan adanya hubungan langsung antara perubahan jumlah uang yang beredar dengan perubahan harga barang.

Teori ini berpandangan bahwa terdapat hubungan langsung antara pertumbuhan jumlah uang beredar dengan kenaikan harga-harga umum (inflasi) dan pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan penyebab utama inflasi. Penjelasan ini relevan dengan pandangan monetarist (Milton Friedman) bahwa inflasi, dimana dan kapanpun terjadinya, selalu merupakan sebuah fenomena moneter.

Hubungan tersebut dapat dikemukakan bahwa harga barang berbanding lurus dengan jumlah uang yang beredar. Teori kuantitas tersebut dikemukakan oleh Irving Fisher, dengan rumus sbb :

                                                                   MV = PT

Keterangan :

M = Money in circulation (jumlah uang yang beredar) .

V = Velocity of circulation (kecepatan peredaran uang) .

P = Price (tingkat harga rata-rata barang) .

T = Trade (jumlah barang yang diperdagangkan) atau output .

Contoh Soal :

Dalam Suatu Perekonomian ADA 1.500.000 Unit Barang diperdagangkan DENGAN harga Rp 400.000, 00 per unit. JIKA perputaran Uang selama Satu Tahun ADA sebanyak 10 Kali. Berapa Banyak Uang Yang distributes di Perekonomian tersebut?

Jawab :

Diketahui:

Banyak Barang diperdagangkan (T) = 1.500.000 Unit

Harga Barang (P) = Rp 400.000,00

KECEPATAN perputaran Uang (V) = 10.

Ditanyakan:

 Berapa jumlah Uang Yang beredar? (M)

Jawab:

Rumus berdasar Teori kuantitas Irving Fisher; M. V = P. T

M x 10 = 400,000 x 1.500.000

M = (400,000 X 1.500.000) / 10

    = 60.000.000.000

Jadi Uang Yang beredar di Perekonomian tersebut Adalah sebesar Rp 60.000.000.000,00

Menurut teori ini , perubahan jumlah uang yang beredar akan mengakibatkan perubahan harga secara proporsional . artinuya , kalau jumlah naik dua kali lipat maka tingkat harga naik dua kali .

Fluktuasi Ekonomi

Fluktuasi ekonomi adalah kenaikan dan penurunan aktifitas ekonomi secara relatif dibandingkan dengan trend pertumbuhan jangka panjang dari ekonomi.

Tiga Faktor Utama Mengenai Fluktuasi Ekonomi :

a.       Fluktuasi dalam perekonomian sifatnya tidak teratur dan tidak dapat diramalkan .

b.      Kebanyakan besaran ekonomi makro berflukturasi bersama-sama .

c.       Saat hasil produksi turun, tingkat pengangguran naik .

Dalam perkembangan teori tentang fluktuasi ekonomi, dunia ekonomi dihadapkan pada dua pandangan yang berbeda dalam menjelaskan terjadinya fluktuasi output dan kesempatan kerja jangka pendek. Teori tentang fluktuasi ekonomi yang paling umum saat ini adalah teori Real Business Cycle, teori Business Cycle Keynesian dan teori Business Cycle Moneter.

1.      Teori Real Business Cycle

Teori Real Business Cycle memberi kontribusi penting dalam ilmu ekonomi dengan memberi sudut pandang baru yang berbeda dalam mengkaji fluktuasi jangka pendek dari output dan kesempatan kerja (employment) yang dijelaskan dengan menggunakan substitusi tenaga kerja antar waktu. Dalam teori ini, fluktuasi dianggap sebagai perubahan dalam tingkat output alami atau keseimbangan dengan tetap mempertahankan model klasik sebagai acuan. Teori ini mengasumsikan bahwa harga dan upah adalah fleksibel, bahkan dalam jangka pendek. Dengan asumsi complete price flexibility, teori ini menganut classical dichotomy dimana variabel-variabel nominal seperti pergerakan uang dan tingkat harga tidak mempengaruhi variabel-variabel di sektor riil seperti output dan pengangguran (Mankiw, 2000). 

2.      Teori Business Cycle Keynesian

Para pengkritik teori Real Business Cycle umumnya berasal dari penganut aliran Keynesian. Banyak dari mereka percaya bahwa fluktuasi output dan kesempatan kerja dalam jangka pendek disebabkan oleh terjadinya fluktuasi dalam permintaan agregat akibat lambatnya upah dan harga menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang sedang berubah. Dengan kata lain teori ini percaya bahwa upah dan harga bersifat kaku/sulit berubah, sehingga peranan pemerintah dalam kebijakan fiskal dan moneter sangat diperlukan untuk menstabilkan perekonomian. Karena teori ini dibangun diatas model permintaan agregat dan penawaran agregat tradisional, maka dalam teori ini dikatakan bahwa perubahan harga dari biaya sekecil apapun akan memiliki dampak makroekonomi yang besar karena adanya eksternalitas permintaan agregat.

3.      Teori Business Cycle Moneter

Teori business cycle moneter menekankan pada pentingnya guncangan permintaan, khususnya terhadap fluktuasi ekonomi, tetapi hanya dalam jangka pendek. Dalam business cycle moneter dan keynesian, uang mempengaruhi output sedangkan teori real business cycle menyatakan bahwa output mempengaruhi uang.

Contoh kasus di Indonesia

• Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat fluktuatif disebabkan perekonomian Indonesia sangat tergantung pada kondisi eksternal.Misalnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama periode 1970-an, khususnya 1971-1973 disebabkan membubungnya harga minyak bumi, yang meningkatkan penerimaan ekspor migas.Minyak inilah yang dimanfaatkan pemerintah untuk meningkatkan APBN, selama PJP1 merupakan salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang rendah, terutama pada periode 1982, disebabkan perekonomian dunia mengalami resesi. Melemahnya perekonomian dunia bermakna melemahnya permintaan terhadap ekspor Indonesia, yang pada gilirannya akan melemahkan kemampuan Indonesia mengimpor bahan baku dan barang modal guna meningkatkan produksi.

• Krisis Ekonomi 1998

Krisis ekonomi Indonesia merupakan konsekuensi dari mekanisme pasar yang ditempuh pemerintah.Risiko dari mekanisme pasar adalah kegagalan pasar, yang disebabkan ketidaksempurnaan informasi atau penyimpangan moral para pelaku ekonomi.

Flukturasi ekonomi jangka pendek

a.       Model dasar dari fluktuasi ekonomi

Model fluktuasi ekonomi jangka pendek terfokus pada perilaku dua variabel. Variabel pertama adalah hasil perekonomian dalam bentuk barang dan jasa, sebagaimana diukur oleh PDB riil. Variabel kedua adalah tingkat harga keseluruhan, yang diukur oleh indeks harga konsumen atau deflator PDB. Kita menganalisis fluktuasi-fluktuasi dalam perekonomian secara keseluruhan dengan model permintaan dan penawaran agregat.

Permintaan agregat

Permintaan agregat ( aggregate demand, AD) adalah hubungan antara jumlah output yang diinginkan dan tingkat harga agregat. Dengan kata lain, kurva permintaan agregat menyatakan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli orang pada tingkat harga tertentu.

Kurva permintaan agregat

Kurva permintaan agregat AD menunjukan hubungan antara tingkat harga P dan jumlah barang dan jasa yang diminta Y. Kurva itu digambar untuk nilai penawaran uang M tertentu. Kurva permintaan agregat miring ke bawah : semakin tinggi harga P, semakin rendah tingkat keseimbangan riil M/F, dan karena itu semakin rendah jumlah barang dan jasa yang diminta Y.

Terdapat 3 alasan berkaitan dengan hubungan negatif kurva permintaan agregat tersebut yaitu :

1.      Tingkat harga dan konsumsi : Efek kekayaan

Penurunan tingkat harga membuat konsumen merasa lebih kaya, yang kemudian akan terdorong untuk lebih banyakmembelanjakan uangnya. Peningkatan pengeluaran konsumen berarti juga peningkatan jumlah barang dan jasa yang diminta

2.      Tingkat harga dan investasi : Efek suku bunga

Tingkat harga yang lebih rendah menurunkan suku bunga, yang akan mendorong pembelanjaan barang-barang investasi dan meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diminta

3.      Tingkat harga dan ekspor neto : Efek nilai tukar

Jatuhnya tingkat harga di AS menyebabkan jatuhnya suku bunga di negara tersebut, terdepresiasinya nilai tukar riil yang kemudian mendorong ekspor neto AS dan meningkatkan jumlah permintaan barang dan jasa.

Penawaran agregat

Penawaran agregat (aggregate supply, AS) adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang di tawarkan dan tingkat harga. Karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga yang fleksibel dalam jangka panjang tetapi harga yang kaku dalam jangka pendek, hubungan penawaran agregat bergantung pada horison waktu.

Jangka panjang: kurva penawaran agregat vertikal dalam jangka panjang tingkat output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja serta ketersediaan teknologi, tingkat output, tingkat bergantung pada tingkat harga. Kurva tingkat agregat jangka panjang adalah vertikal.

Jangka pendek: kurva penawaran agregat horizontal adalah perpotongan kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat jangka pendek horizontal, perubahan permintaan agregat mempengaruhi tiingkat output.

Kebijakan stabilisasi

Bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan makroekonomi dapat menanggapi guncangan ini, para ekonom menggunakan istilah kebijakan stabilisasi (stabilization policy) untuk mengacu pada tindak kebijakan yang bertujuan mengurangi tekanan fluktuasi ekonomi jangka-pendek.

a.       Guncangan pada permintaan agregat

Tingkat permintaan agregat yang tinggi mendorong harga dan upah, dengan naiknya tingkat harga, kuantitas output yang diminta menurun, dan perekonomian secara bertahap mendekati tingkat produksi alamiah. Tetapi selama masa transisi ke tingkat harga yang lebih tinggi, output perekonomian lebih tinggi daripada tingkat alamiahnya.

b.      Guncangan pada penawaran agregat

Guncangan pada permintaan agregat bisa menyebabkan fluktuasi ekonomi. Guncangan penawaran adalah guncangan pada perekonomian yang bisa mengubah biaya produksi barang serta jasa dan akibatnya, mempengaruhi harga yang dibebankan perusahaan kepada konsumen, karena memiliki dampak yang langsung terhadap tingkat harga, guncangan penawaran kadang disebut guncangan harga.

DUA PENYEBAB FLUKTUASI EKONOMI

1.      Dampak Pergeseran Permintaan Agregat

Akan mengurangi permintaa agregat terhadap barang dan jasa. Dengan kata lain, untuk tingkat harga berapun , ruma tangga dan perusahaan akan membeli barang dan jasa dalam jumlah yang lebih sedikit. Tingkat output yang jatuh menandakan bahwa perekonomianvberada pada resesi. Sehingga perusahaan merespon penjualan dan produksi yang lebih rendahdengan mengurangi pekerja. Oleh karena itu, pesimis yang menyebabkan pergeseran pada permintaan agregat dan naikknya angka pengangguran. Solusinya adalah dengan menaikkan belanja pemerintah atau kenaikan jumlah uang beredar akan meningkatkan jumlah permintaan barang dan jasa pada harg aberapap pun sehingga akan mengeser kurva permintaan agregat ke kanan.  Perekonomian mulai pada ekuilibrium jangka-panjang di titik A. Maka, penurunan permintaan agregat, mungkin disebabkan penurunan jumlah uang beredar M, menggeser perekonomian dari titik A ke titik B, di mana output di bawah tingkat alaminya. Seiring harga turun, perekonomian pulih dari resesi, bergerak dari titik B ke titik C. dalam jangka pendek, pergeseran-pergeseran pada permintaan agregat menyebabkan fluktuasi pada output barang dan jasa dalam perekonomian. dalam jangka panjang, pergeseran pada permintaan agregat memangaruhi keseluruhan tingkat harga, tetapi tidak memengaruhi output.

2.      Dampak Pergeseran Penawara Agregat

Guncangan penawaran yang memperburuk meningkatkan biaya dan harga.  Jika AD dipertahankan konstan, perekonomian bergerak dari titik A ke titik B, mengarah pada stagflasi—kombinasi kenaikan harga dan penurunan tingkat output. Akhirnya, seiring harga turun, perekonomian kembali ke tingkat alami pada titik A. pergeseran-pergeseran pada penawaran agregat dapat menyebabkan stagflasi yaitu gabugan antara resesi (merosotnya output) dengan inflasi (naiknya harga-harga). Para pembuat kebijakan yang dapat memengaruhi permintaan agregat tidak dapat menyeimbangkan kedua dampak yang berlawananini secara bersamaan.